Zaman Edan
Melampaui dekade pertama Abad 21, saat ini kita menghadapi tumpukan persoalan domestik yang tak kunjung selesai, serta lingkungan global yang tidak menentu. Sementara demokrasi menumbangkan rezim otoriter di Mesir, Tunisia, dan Libya, demokrasi prosedural di Indonesia gagal merekrut pemimpin yang amanah, kemudian desentralisasi gagal membawa janji kesejahteraan masyarakat di daerah. Pendidikan nasional juga gagal menyediakan warga negara yang sehat, produktif, dan berbudaya. Di tengah krisis lingkungan hidup akibat pemanasan gobal yang ditingkahi oleh krisis keuangan global dan krisis kapitalisme Barat saat ini, bangsa Indonesia mungkin bisa memetik hikmah Iedul Qurban untuk merumuskan sikap solutif.
Beberapa tokoh menyebut keadaan ini sebagai zaman edan, sebuah zaman di mana jika kita tidak ikut edan kita bakal tidak kebagian “kue” pembangunan. Di tingkat nasional, kue pembangunan ini biasanya diambil dari APBN/APBD yang dikorupsi melalui berbagai macam cara. Kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi masalah yang serius. Banyak pengusaha yang ternyata kekayaannya diperoleh melalui “pembocoran” APBN/APBD ini. Kapitalis palsu ini lazim bekerjasama dengan para profesional yang “bisa dibeli” di lingkungan birokrasi dan swasta, seperti para insinyur, arsitek, dan akuntan. Kemudian situasi diperparah oleh perilaku polisi, jaksa, hakim, dan pengacara yang tidak profesional yang meramaikan pesta bancakan APBN/APBD ini. Akhirnya pelayanan publik terbengkalai, wong cilik terlantar.
Di dunia pendidikan, sekolah gagal membangun masyarakat yang memiliki budaya membaca yang sehat sebagai syarat menjadi masyarakat yang maju dan produktif. Masyarakat yang tidak membaca ini menjadi korban empuk pornografi. Banyak guru bahkan melakukan banyak tindakan tercela dengan menjual bocoran ujian, menjadi joki saat ujian, atau memberi les berbayar di luar sekolah agar nilai muridnya menjadi lebih tinggi. Lebih buruk lagi, kejujuran dilecehkan dan direndahkan bahkan sejak pendidikan dasar, sekedar untuk memperoleh kelulusan ujian ! Bahkan guru mengikuti banyak seminar dan workshop abal-abal untuk memperoleh sertifikat aspal demi lulus sertifikasi dengan harapan memperoleh tunjangan profesi guru.
Desentralisasi yang semula diharapkan mendekatkan pemimpin lokal pada masyarakat pemilihnya untuk memberi pelayanan publik yang bermutu, justru menjadikan jabatan politis yang direbut sebagai kesempatan untuk melakukan pembocoran APBD. Ini sebagian disebabkan oleh biaya politik yang tinggi, sehingga setelah terpilih, para pejabat politik tersebut disibukkan oleh upaya-upaya koruptif. Oleh karena itu banyak Bupati dan Walikota, serta anggota DPR/D yang kemudian dipenjara dalam beberapa tahun terakhir ini. Para pejabat juga berpikir jangka pendek “lima-tahunan”, tidak mampu berpikir jangka panjang, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi lingkungan dan penelantaran pendidikan sebagai investasi jangka panjang.
Di tingkat masyarakat, berkembang budaya rebutan dan srobotan : mengambil dulu, lain-lain urusan belakangan, bukan budaya saling memberi dan mendahulukan liyan. Hak pribadi lebih dikemukakan daripada kewajiban pada orang lain. Masyarakat tidak mau antri, rebutan masuk maupun rebutan keluar. Bahkan saat keadaan darurat, rebutan keluar dari ruang yang terbakar telah menyebabkan tragedi : mati karena terinjak-injak, bukan karena terbakar.
Di tingkat global, kita masih menyaksikan perilaku adigang-adigung-adiguna kekuatan superpower yang dengan gampangnya melakukan invasi ke Afghanistan, Iraq, lalu Libya. Ketiga Negara dengan mayoritas muslim itu, dengan kekayaan sejarah peradaban yang tiada tara, telah dihancurkan dalam waktu relatif pendek, seringkali dengan motif penguasaan sumberdaya minyak yang kapitalistik dan ekspolitatif, namun dibungkus dengan slogan demokrasi ! Penjajahan semacam ini sama saja dengan mencuri hak bangsa lain, sebuah korupsi global yang dilakukan melalui perang, ditambah dengan rekayasa keuangan di pasar-pasar finansial. PBB –sebagai konsep menjiplak Hajj- boleh dikatakan mandul tak berguna untuk menghentikan eksploitasi sebagian bangsa terhadap bangsa yang lain.
Beberapa tokoh menyebut keadaan ini sebagai zaman edan, sebuah zaman di mana jika kita tidak ikut edan kita bakal tidak kebagian “kue” pembangunan. Di tingkat nasional, kue pembangunan ini biasanya diambil dari APBN/APBD yang dikorupsi melalui berbagai macam cara. Kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi masalah yang serius. Banyak pengusaha yang ternyata kekayaannya diperoleh melalui “pembocoran” APBN/APBD ini. Kapitalis palsu ini lazim bekerjasama dengan para profesional yang “bisa dibeli” di lingkungan birokrasi dan swasta, seperti para insinyur, arsitek, dan akuntan. Kemudian situasi diperparah oleh perilaku polisi, jaksa, hakim, dan pengacara yang tidak profesional yang meramaikan pesta bancakan APBN/APBD ini. Akhirnya pelayanan publik terbengkalai, wong cilik terlantar.
Di dunia pendidikan, sekolah gagal membangun masyarakat yang memiliki budaya membaca yang sehat sebagai syarat menjadi masyarakat yang maju dan produktif. Masyarakat yang tidak membaca ini menjadi korban empuk pornografi. Banyak guru bahkan melakukan banyak tindakan tercela dengan menjual bocoran ujian, menjadi joki saat ujian, atau memberi les berbayar di luar sekolah agar nilai muridnya menjadi lebih tinggi. Lebih buruk lagi, kejujuran dilecehkan dan direndahkan bahkan sejak pendidikan dasar, sekedar untuk memperoleh kelulusan ujian ! Bahkan guru mengikuti banyak seminar dan workshop abal-abal untuk memperoleh sertifikat aspal demi lulus sertifikasi dengan harapan memperoleh tunjangan profesi guru.
Desentralisasi yang semula diharapkan mendekatkan pemimpin lokal pada masyarakat pemilihnya untuk memberi pelayanan publik yang bermutu, justru menjadikan jabatan politis yang direbut sebagai kesempatan untuk melakukan pembocoran APBD. Ini sebagian disebabkan oleh biaya politik yang tinggi, sehingga setelah terpilih, para pejabat politik tersebut disibukkan oleh upaya-upaya koruptif. Oleh karena itu banyak Bupati dan Walikota, serta anggota DPR/D yang kemudian dipenjara dalam beberapa tahun terakhir ini. Para pejabat juga berpikir jangka pendek “lima-tahunan”, tidak mampu berpikir jangka panjang, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi lingkungan dan penelantaran pendidikan sebagai investasi jangka panjang.
Di tingkat masyarakat, berkembang budaya rebutan dan srobotan : mengambil dulu, lain-lain urusan belakangan, bukan budaya saling memberi dan mendahulukan liyan. Hak pribadi lebih dikemukakan daripada kewajiban pada orang lain. Masyarakat tidak mau antri, rebutan masuk maupun rebutan keluar. Bahkan saat keadaan darurat, rebutan keluar dari ruang yang terbakar telah menyebabkan tragedi : mati karena terinjak-injak, bukan karena terbakar.
Di tingkat global, kita masih menyaksikan perilaku adigang-adigung-adiguna kekuatan superpower yang dengan gampangnya melakukan invasi ke Afghanistan, Iraq, lalu Libya. Ketiga Negara dengan mayoritas muslim itu, dengan kekayaan sejarah peradaban yang tiada tara, telah dihancurkan dalam waktu relatif pendek, seringkali dengan motif penguasaan sumberdaya minyak yang kapitalistik dan ekspolitatif, namun dibungkus dengan slogan demokrasi ! Penjajahan semacam ini sama saja dengan mencuri hak bangsa lain, sebuah korupsi global yang dilakukan melalui perang, ditambah dengan rekayasa keuangan di pasar-pasar finansial. PBB –sebagai konsep menjiplak Hajj- boleh dikatakan mandul tak berguna untuk menghentikan eksploitasi sebagian bangsa terhadap bangsa yang lain.
Stop..!!. Bisnis Reseller Tanpa Modal, Produk Organik Alami Back to Nature, Potensi Jutaan Seminggu Pendaftaran Gratis Mau? SELENGKAPNYA KLIK DISINI
Zaman Edan
![Zaman Edan]()
Reviewed by Adhin Busro
on
00.03
Rating:
Post a Comment